Blog

  • Kebakaran hutan dan lahan Indonesia 2026

    Kebakaran hutan dan lahan Indonesia 2026 adalah serangkaian kejadian kebakaran hutan dan lahan sepanjang tahun 2026. Kebakaran tercatat paling banyak terjadi di Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Papua, Maluku, NTB, dan NTT. Beberapa kebakaran lain tercatat juga terjadi di Jawa.

    Kebakaran di Desa Gohong, Pulang Pisau, Kalimantan Tengah pada malam hari

    Reuters memberitakan bahwa hingga Agustus 2026, kebakaran pada periode Januari sampai Juni 2026 telah menghanguskan 107,465 hektare lahan, atau meningkat 110 persen dibanding periode yang sama pada tahun 2023, saat terakhir kali El Niño menyerang Indonesia.

    Angka ini diperbaharui pada tanggal 18 Agustus dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan bahwa 202 ribu hektare hutan dan lahan telah terbakar di seluruh Indonesia

    Berdasarkan data dari Sipongi Kementerian Kehutanan pada tanggal 20 Agustus 2026, berikut adalah sepuluh provinsi dengan kebakaran hutan dan lahan terluas:

    ProvinsiLuas Lahan Terbakar
    Kalimantan Barat38.310,86
    Papua Selatan25.838,53
    Nusa Tenggara Timur19.565,16
    Nusa Tenggara Barat17.406,46
    Riau15.738,92
    Maluku14.677,00
    Jawa Timur10.835,28
    Kalimantan Timur8.019,63
    Kalimantan Tengah3.657,00
    Kalimantan Selatan7.634,46
    Kepulauan Riau5.760,90

    Mengapa kebakaran di taman nasional disebut terbesar tahun ini?

    Manager Kampanye Hutan dan Kebun Walhi Nasional, Uli Arta Siagian, menyebut kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di taman nasional Indonesia sepanjang 2026 menjadi yang “terbesar” dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

    Kalau pada 2019 dan 2023—periode karhutla terbesar lainnya—kebakaran hanya melanda beberapa taman nasional, salah satunya adalah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.

    “Sebelum itu, enggak pernah semasif ini. Termasuk Taman Nasional Tanjung Puting sebelumnya tidak pernah terbakar, kemudian Way Kambas juga sebelumnya sempat turun kebakaran lahannya,” ucap Uli Arta Siagian kepada BBC News Indonesia, Senin (26/10).

    Selain itu, Brasil juga mengembangkan aplikasi untuk membantu petugas pemadam kebakaran hutan. Dalam aplikasi itu menggabungkan informasi lokasi, kejadian kebakaran, pergerakan tim, dan catatan operasi.

    “Sementara Indonesia punya 57 taman nasional, punya kawasan hutan lainnya dengan fungsi lindung, dan hutan produksi, serta konservasi. Tapi aparat yang menjaga itu atau polisi hutannya enggak banyak.”

    “Kondisi itu menunjukkan bahwa gap antara jumlah pengawas dengan luas wilayah yang harus diawasi. Sebenarnya gap ini bisa dijawab dengan teknologi gitu,” tegasnya.

  • Makanan Bergizi Gratis Jadi Ladang Korupsi? Berikut Penjelasannya !

    Jakarta, 30 Juni 2025 – Transparency International Indonesia (TII) merilis laporan terbaru bertajuk “Risiko Korupsi di Balik Hidangan Makan Bergizi Gratis” yang menyoroti tingginya kerentanan korupsi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pendekatan Corruption Risk Assessment (CRA). Kajian ini menunjukkan bahwa MBG bukan hanya berisiko gagal secara implementatif, tetapi juga membuka ruang bagi korupsi sistemik akibat lemahnya tata kelola, berkelindannya konflik kepentingan, serta praktik pengadaan barang dan jasa yang tidak akuntabel.

    Dengan estimasi anggaran hingga Rp 400 triliun dan target 82,9 juta penerima manfaat, MBG digadang-gadang sebagai program prioritas untuk menurunkan stunting dan memperkuat sumber daya manusia. Namun, dalam praktiknya dalam kerangka CRA yang dilakukan TII mengidentifikasi risiko utama:

    1. Ketiadaan Regulasi Pelaksana
      Hingga pertengahan 2025, MBG masih dijalankan hanya dengan petunjuk teknis internal. Tidak adanya Peraturan Presiden membuat pelaksanaan program tidak memiliki pijakan hukum yang cukup, serta mengaburkan mandat koordinasi lintas sektor.
    2. Konflik Kepentingan Kronis
      Penunjukan mitra pelaksana Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilakukan tanpa mekanisme verifikasi terbuka. Beberapa yayasan pengelola diketahui memiliki afiliasi dengan aktor politik, institusi militer dan kepolisian, serta kelompok kekuasaan tertentu. Sebagai contoh, polisi lalu lintas yang seharusnya bertugas menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas justru terlibat dalam distribusi MBG.  Hal ini menciptakan akses preferensial yang merusak prinsip meritokrasi dan netralitas layanan publik.
    3. Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Rawan Manipulasi
      Kajian menunjukkan proses PBJ dalam MBG tidak mengindahkan prinsip transparansi. Banyak aktivitas pengadaan dilakukan tanpa dokumentasi terbuka, dan tidak dilengkapi dengan sistem pengawasan berbasis data. Berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK, sektor PBJ masih mendominasi kasus suap dan gratifikasi, dan MBG menunjukkan indikasi kuat mengarah ke sana.
    4. Lemahnya Pengawasan
      Lemahnya pengawasan membuka celah bagi praktik mark-up harga, dengan penggunaan bahan pangan berkualitas rendah atau tidak layak konsumsi. Salah satu preseden implementasi MBG adalah siswa keracunan makan siang. Belum lagi, terkait pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa.
    5. Meningkatnya risiko kerugian keuangan negara (potential loss)
      Dari hasil kajian Corruption Risk Assessment (CRA) program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjangkau 82,9 juta penerima manfaat tanpa melakukan prioritas penerima manfaat, berisiko membebani anggaran negara. Kebijakan ini berpotensi mendorong pelebaran defisit anggaran hingga mencapai 3,6% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yang berarti melampaui batas maksimal defisit 3% PDB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Kerugian keuangan negara ini ditaksir mencapai Rp 1,8 miliar per tahun di setiap SPPG.

    “Program MBG tampak menjanjikan di atas kertas, namun gagal memenuhi prasyarat tata kelola yang sehat. Tingginya kerentanan korupsi dalam program MBG menunjukkan program ini harus dimoratorium segera supaya tidak memperbesar kerugian negara,” ujar Agus Sarwono, Peneliti Transparency International Indonesia.

    Oleh sebab itu, TII mendesak pemerintah untuk segera:

    • Moratorium program MakanBergizi Gratis (MBG)
    • Pemerintah perlu segera menyusun dan menetapkan Peraturan Presiden yang menjadi payung hukum utama bagi pelaksanaan program MBG
    • Badan Gizi Nasional sebagai pelaksana utama perlu memperkuat kapasitas tata kelola kelembagaannya.
    • Pendekatan segmented coverage yang lebih menekankan pada distribusi yang lebih merata dan berbasis kebutuhan dapat memastikan bahwa program menjangkau kelompok sasaran secara lebih adil, terutama bagi kelompok-kelompok rentan di daerah tertinggal, terluar dan terdepan (3T).
    • Pembenahan total terhadap mekanisme seleksi dan verifikasi mitra pelaksana, khususnya pihak pengelola SPPG yang berlandaskan prinsip pengadaan barang dan/jasa yang adil dan berintegritas.
    • Pengawasan eksternal perlu diperluas dan dilembagakan secara sistematis. Pemerintah pusat dan daerah harus mendorong pelibatan aktif organisasi masyarakat sipil, satuan pendidikan sertakomunitas penerima manfaat dalam pengawasan mutu makanan, distribusi, dan penggunaan anggaran.
    • Diperlukan audit berkala terhadap pelaksanaan program MBG, baik dari sisi kinerja maupun keuangan. Audit ini harus dilaporkan secara terbuka kepada publik, dan hasilnya dijadikan dasar perbaikan kebijakan secara periodik.

    Tanpa koreksi struktural, MBG dapat menjadi preseden buruk dalam penggunaan program sosial berskala nasional sebagai alat konsolidasi kekuasaan dan pemanfaatan politik anggaran.

    Narahubung:
    Transparency International Indonesia (+62 811-8869-711)

    FacebookEmailWhatsAppCopy LinkThreadsXSambung

  • Johor Darul Ta’zim

    Johor Darul Ta’zim Football Club (bahasa Melayu: Kelab Bola Sepak Johor Darul Ta’zim), atau hanya JDT, adalah klub sepak bola profesional yang berbasis di Johor Bahru, Johor, Malaysia, yang berkompetisi di Liga Super Malaysia, kasta tertinggi sepak bola Malaysia. Didirikan pada tahun 1972 sebagai PKENJ FC, klub ini berganti nama menjadi Johor FC pada tahun 1996, sebelum mengadopsi nama saat ini pada tahun 2013 Johor Darul Ta’zim dimiliki oleh Tunku Ismail Idris, Putra Mahkota Johor.

    Pada tahun 2014, JDT memenangkan kehormatan besar pertamanya dengan memenangkan liga nasional selama musim pertama di bawah manajer asal Kroasia, Bojan Hodak. Di bawah asuhan Mario Gómez dari Argentina, mereka memenangkan Piala AFC 2015 dan Liga Super 2015. Dengan memenangkan Piala AFC, JDT menjadi tim Malaysia kedua sejak 1967 yang memasuki final kompetisi kontinental utama, dan klub Malaysia pertama yang memenangkan gelar kontinental. Antara tahun 2014 dan 2025, JDT memenangkan sebelas gelar liga berturut-turut. Sebelum pencapaian ini, tidak ada tim Malaysia yang pernah memenangkan kejuaraan liga lebih dari dua kali berturut-turut sejak sistem liga pertama kali diperkenalkan di Malaysia pada tahun 1982.

    Sejak tahun 2012, JDT dikenal dengan julukan baru mereka, Harimau Selatan, menggantikan julukan lamanya Jengking (Kalajengking).

    Julukan baru ini didasarkan pada lambang Dewan Negara Bagian Johor.

    Kandang tim ini adalah Stadion Sultan Ibrahim berkapasitas 40.000. Menurut laporan Statista dari tahun 2016, JDT adalah klub Liga Super Malaysia yang paling banyak didukung dan klub sepak bola kedua yang paling banyak didukung di Malaysia setelah Manchester United.

    Stadion Sultan Ibrahim

    Stadion Sultan Ibrahim (bahasa Melayu: Stadium Sultan Ibrahim; Jawi: ‏ستاديوم سلطان ابراهيم‎) adalah sebuah stadion sepak bola yang berlokasi di Iskandar Puteri, Johor, Malaysia. Dinamakan untuk menghormati penguasa negara saat itu, Sultan Ibrahim ibni Almarhum Sultan Iskandar.

    Sebagai kandang baru Johor Darul Ta’zim FC di Liga Super Malaysia sejak tahun 2020, stadion tersebut menggantikan Stadion Tan Sri Dato Haji Hassan Yunos yang telah menjadi kandang sejak tahun 1964. Total biaya konstruksi diperkirakan sebesar MYR 200 juta. Stadion ini memiliki kapasitas untuk 40.000 penonton dan dibuka pada 22 Februari 2020

    Galeri

    Malaysia Super League

    Juara (12x): 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024–25, 2025–26 

    AFC Champions League Elite

    • Juara Piala AFC (2015): Menjadi klub Malaysia pertama sepanjang sejarah yang meraih gelar juara di kompetisi kontinental AFC setelah mengpokan Istiklol di final. [1, 2]
    • Lolos ke Babak 16 Besar Liga Champions AFC (2019): Mencatatkan sejarah sebagai klub Malaysia pertama yang berhasil menembus fase gugur 16 besar Liga Champions AFC. [1]